Tuesday, 13 January 2009
JAKARTA, KOMPAS – Standar nilai kelulusan ujian nasional dinaikkan 0,25 dibandingkan dengn tahun lalu. Dengan adanya kenaikan tersebut, pemerintah memperkirakan angka ketidaklulusan masih seperti tahun-tahun sebelumnya, yakni 10 persen dari seluruh peserta UN.
Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Mugin Eddy Wibowo dalam jumpa pers, Senin (12/1), mengatakan, peserta ujian nasional (UN) SMP dan SMA dinyatakan lulus jika memiliki nilai rata-rata minimal 5,50 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan. Adapun nilai minimal 4,00 untuk paling banyak 2 mata pelajaran dan minimal 4,25 untuk mata pelajaran lainnya. Tahun lalu, standar nilai rata-rata kelulusan 5,25.
Khusus untuk SMK, nilai mata pelajaran kompetensi keahlian kejuruan minimal 7,00 dan digunakan untuk menghitung rata-rata UN. Pemerintah daerah dan atau satuan pendidikan dapat menetapkan batas kelulusan di atas nilai tersebut sebelum pelaksanaan UN.
Kriteria kelulusan ujian akhir sekolah berstandar pendidikan (UASBN) untuk sekolah dasar ditetapkan melalui rapat dewan guru. Penetapan mencakup nilai minimum setiap mata pelajaran yang diujikan serta nilai rata-rata ketiga mata pelajaran, yakni Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam.
Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Burhanuddin Tolla menambahkan, harapan pemerintah angka ketidaklulusan masih berkisar 10 persen. Namun, persentase antarprovinsi dapat berbeda.
Tindak lanjut UN
Koordinator UN BNSP, Djemari Mardapi, mengatakan, kriteria batas standar kelulusan tersebut berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan ujian-ujian sebelumnya. BSNP juga melihat perbedaan antarprovinsi. “Kami ingin agar kelulusan naik setiap tahunnya dan kualitas pendidikan meningkat, tetapi juga sadar dengan bervariasinya kondisi sekolah,” ujarnya.
Dia mengatakan, dampak dari pelaksanaan UN, yakni perbaikan kualitas pendidikan, baru akan terjadi jika ada tindak lanjut dari hasil UN tersebut. “Dari UN dapat terlihat daya serap anak terhadap materi dan kualitas pembelajaran. Hasil UN harus dimanfaatkan optimal,” ujarnya.
Pelaksanaan UN tahun ini untuk SMP, MTs, dan SMPLB pada 27-30 April dan ujian susulan pada 4-7 Mei. Mata pelajaran yang diujikan Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam.
Untuk jenjang SMA dan MA, pelaksanaan UN pada 20-24 April dan ujian susulan 27 April-1 Mei. UN SMK berlangsung pada 20-22 April dan ujian susulan 27-29 April. Adapun UN SMALB pada 20-22 Apil dan ujian susulan 27-29 April. Untuk SMA, mata pelajaran yang diujikan ada enam, sedangkan SMK tiga mata pelajaran. (INE)
(Sumber KOMPAS, 13 Januari 2009)
Selasa, 14 April 2009
BOMM untuk SMA dan SMK Dinaikkan
Monday, 23 February 2009
JAKARTA, KOMPAS – Untuk memperluas akses di jenjang pendidikan menengah, pemerintah meningkatkan program bantuan operasional manajemen mutu untuk SMA/SMK. Mulai tahun ini besar dana bantuan dihitung sesuai jumlah siswa di masing-masing sekolah.
Agus Sartono, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri Depdiknas, di Jakarta, Sabtu (21/2), menjelaskan, pemerintah mengubah bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) untuk SMA/SMK sehingga menyerupai dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang sudah diberikan untuk siswa SD-SMP.
Sebelumnya, besarnya BOMM SMA diberikan Rp 100.000 per sekolah setiap tahun. Mulai tahun 2009 besarnya BOMM dinaikkan jadi Rp 90.000 setiap siswa per tahun. Adapun SMK yang sebelumnya Rp 77.000 per siswa tiap tahun dinaikkan menjadi Rp 120.000 per siswa tiap tahun.
”BOMM ini bisa menjadi embrio adanya BOS SMA/SMK yang tentu ke depannya bisa menggratiskan pendidikan menengah,” kata Agus.
Dodi Nandika, Sekretaris Jenderal Depdiknas, mengatakan, pendidikan menengah gratis pasca tuntasnya wajib belajar sembilan tahun belum menjadi prioritas utama. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Depdiknas masih terus menghitung kemampuan finansial pemerintah. (ELN)
(Sumber KOMPAS, 23 Februari 2009)
JAKARTA, KOMPAS – Untuk memperluas akses di jenjang pendidikan menengah, pemerintah meningkatkan program bantuan operasional manajemen mutu untuk SMA/SMK. Mulai tahun ini besar dana bantuan dihitung sesuai jumlah siswa di masing-masing sekolah.
Agus Sartono, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri Depdiknas, di Jakarta, Sabtu (21/2), menjelaskan, pemerintah mengubah bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) untuk SMA/SMK sehingga menyerupai dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang sudah diberikan untuk siswa SD-SMP.
Sebelumnya, besarnya BOMM SMA diberikan Rp 100.000 per sekolah setiap tahun. Mulai tahun 2009 besarnya BOMM dinaikkan jadi Rp 90.000 setiap siswa per tahun. Adapun SMK yang sebelumnya Rp 77.000 per siswa tiap tahun dinaikkan menjadi Rp 120.000 per siswa tiap tahun.
”BOMM ini bisa menjadi embrio adanya BOS SMA/SMK yang tentu ke depannya bisa menggratiskan pendidikan menengah,” kata Agus.
Dodi Nandika, Sekretaris Jenderal Depdiknas, mengatakan, pendidikan menengah gratis pasca tuntasnya wajib belajar sembilan tahun belum menjadi prioritas utama. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Depdiknas masih terus menghitung kemampuan finansial pemerintah. (ELN)
(Sumber KOMPAS, 23 Februari 2009)
Minim, BOMM SMA dan SMK
Tuesday, 24 February 2009
JAKARTA, KOMPAS – Kenaikan bantuan operasional manajemen mutu bagi siswa SMA dan SMK dari pemerintah disambut baik pimpinan sekolah. Namun, bantuan tersebut dinilai belum signifikan mengingat kebutuhan sekolah sangat besar.
Selama ini, SMA dan SMK negeri mengandalkan dana dari peserta didik melalui komite sekolah. Padahal, tidak seluruh sekolah mempunyai profil peserta didik dengan kemampuan ekonomi menengah ke atas.
Seperti diberitakan sebelumnya, pada tahun 2009 pemerintah menaikkan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) untuk SMA dan SMK. BOMM untuk SMA naik menjadi Rp 90.000 per siswa per tahun, sedangkan bagi murid SMK besarannya naik dari Rp 77.000 per siswa per tahun menjadi Rp 120.000 per siswa per tahun.
Wiwi Siti Zawiyah, Kepala SMKN 10 Kota Bandung, Senin (23/2), mengatakan bahwa satuan biaya ideal per siswa SMK per tahun Rp 4,5 juta. Satuan biaya untuk anak SMK besar karena peserta didik dituntut lebih banyak praktik, yakni sekitar 70 persen dari kegiatan pembelajaran, dan hal tersebut membutuhkan biaya untuk membeli bahan dan alat.
”BOMM dari pemerintah pusat ditujukan untuk peningkatan mutu pembelajaran. Lantaran jumlahnya masih minim, jadi hanya cukup guna membeli bahan praktik dan peralatan,” ujar Wiwi.
Andalkan masyarakat
Untuk biaya operasional sekolah, SMK masih mengandalkan dari masyarakat, dalam hal ini iuran peserta didik melalui komite sekolah. ”Dari masyarakat sekitar 70-80 persen. Namun, siswa tidak mampu dibebaskan dari biaya atau mendapat keringanan karena ada bantuan wali kota Rp 450.000 per siswa per tahun,” kata Wiwi.
Sekolah terbantu pula dengan adanya bantuan pemerintah provinsi dengan perhitungan per siswa Rp 780.000 per tahun. Selain itu, sebagai SMKN dengan jurusan seni, sekolah tersebut juga mendapat bantuan beasiswa khusus dari Departemen Pendidikan Nasional sebesar Rp 390.000 per siswa tiap semester.
Bantuan-bantuan itu sangat besar manfaatnya karena sebetulnya tidak mudah menarik dana dari peserta didik di SMK tersebut.
Kepala SMAN 67 Jakarta Timur Syafruddin mengatakan hal senada. ”Memadai atau tidaknya bantuan dari pemerintah sebetulnya sangat relatif. Namun, kalau hanya mengandalkan bantuan tersebut, tentu saja tidak cukup. Bantuan itu biasanya digunakan untuk tambahan kegiatan sekolah, seperti pendalaman materi dan ujian,” ujarnya.
Sama dengan SMK, SMA masih mengandalkan dana lebih banyak dari masyarakat. Bantuan dari pemerintah daerah biasanya berupa fasilitas dan peralatan. Belum ada bantuan yang sifatnya bantuan operasional rutin.
Sulit cari dana mandiri
Di SMK, kemungkinan untuk mengumpulkan dana dari luar peserta didik dan pemerintah biasanya datang dari unit-unit produksi. Di SMK jurusan seni, misalnya, tambahan dana didapat dari honor undangan mengisi acara.
”Hasil dari unit produksi bisa membantu untuk membeli kostum dan peralatan, tetapi tidak bisa diandalkan untuk menjalankan sekolah,” kata Wiwi.
Untuk SMA bahkan lebih sulit lagi kalau diminta mencari dana secara mandiri, di luar peserta didik, karena SMA tidak mempunyai unit produksi. (INE)
(Sumber KOMPAS, 24 Februari 2009)
Komentar (0) >>
JAKARTA, KOMPAS – Kenaikan bantuan operasional manajemen mutu bagi siswa SMA dan SMK dari pemerintah disambut baik pimpinan sekolah. Namun, bantuan tersebut dinilai belum signifikan mengingat kebutuhan sekolah sangat besar.
Selama ini, SMA dan SMK negeri mengandalkan dana dari peserta didik melalui komite sekolah. Padahal, tidak seluruh sekolah mempunyai profil peserta didik dengan kemampuan ekonomi menengah ke atas.
Seperti diberitakan sebelumnya, pada tahun 2009 pemerintah menaikkan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) untuk SMA dan SMK. BOMM untuk SMA naik menjadi Rp 90.000 per siswa per tahun, sedangkan bagi murid SMK besarannya naik dari Rp 77.000 per siswa per tahun menjadi Rp 120.000 per siswa per tahun.
Wiwi Siti Zawiyah, Kepala SMKN 10 Kota Bandung, Senin (23/2), mengatakan bahwa satuan biaya ideal per siswa SMK per tahun Rp 4,5 juta. Satuan biaya untuk anak SMK besar karena peserta didik dituntut lebih banyak praktik, yakni sekitar 70 persen dari kegiatan pembelajaran, dan hal tersebut membutuhkan biaya untuk membeli bahan dan alat.
”BOMM dari pemerintah pusat ditujukan untuk peningkatan mutu pembelajaran. Lantaran jumlahnya masih minim, jadi hanya cukup guna membeli bahan praktik dan peralatan,” ujar Wiwi.
Andalkan masyarakat
Untuk biaya operasional sekolah, SMK masih mengandalkan dari masyarakat, dalam hal ini iuran peserta didik melalui komite sekolah. ”Dari masyarakat sekitar 70-80 persen. Namun, siswa tidak mampu dibebaskan dari biaya atau mendapat keringanan karena ada bantuan wali kota Rp 450.000 per siswa per tahun,” kata Wiwi.
Sekolah terbantu pula dengan adanya bantuan pemerintah provinsi dengan perhitungan per siswa Rp 780.000 per tahun. Selain itu, sebagai SMKN dengan jurusan seni, sekolah tersebut juga mendapat bantuan beasiswa khusus dari Departemen Pendidikan Nasional sebesar Rp 390.000 per siswa tiap semester.
Bantuan-bantuan itu sangat besar manfaatnya karena sebetulnya tidak mudah menarik dana dari peserta didik di SMK tersebut.
Kepala SMAN 67 Jakarta Timur Syafruddin mengatakan hal senada. ”Memadai atau tidaknya bantuan dari pemerintah sebetulnya sangat relatif. Namun, kalau hanya mengandalkan bantuan tersebut, tentu saja tidak cukup. Bantuan itu biasanya digunakan untuk tambahan kegiatan sekolah, seperti pendalaman materi dan ujian,” ujarnya.
Sama dengan SMK, SMA masih mengandalkan dana lebih banyak dari masyarakat. Bantuan dari pemerintah daerah biasanya berupa fasilitas dan peralatan. Belum ada bantuan yang sifatnya bantuan operasional rutin.
Sulit cari dana mandiri
Di SMK, kemungkinan untuk mengumpulkan dana dari luar peserta didik dan pemerintah biasanya datang dari unit-unit produksi. Di SMK jurusan seni, misalnya, tambahan dana didapat dari honor undangan mengisi acara.
”Hasil dari unit produksi bisa membantu untuk membeli kostum dan peralatan, tetapi tidak bisa diandalkan untuk menjalankan sekolah,” kata Wiwi.
Untuk SMA bahkan lebih sulit lagi kalau diminta mencari dana secara mandiri, di luar peserta didik, karena SMA tidak mempunyai unit produksi. (INE)
(Sumber KOMPAS, 24 Februari 2009)
Komentar (0) >>
Pendidikan Dasar Gratis
Tuesday, 06 January 2009
JAKARTA, KOMPAS – Pendidikan dasar sembilan tahun secara gratis dan berkualitas harus menjadi komitmen pemerintah. Dukungan untuk penyelenggaraan wajib belajar SD-SMP gratis justru harus semakin kuat dengan adanya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan.
“Untuk persoalan pendanaan pendidikan dasar, UU BHP bisa dikatakan menghapus ketidak-konsistenan aturan lain. Di sini ditegaskan pemerintah harus menanggung biaya pendidikan dasar. Dukungan pemerintah untuk sekolah swasta yang menyelenggarakan pendidikan dasar juga harus ada,” kata Abbas Ghozali, Ketua Tim Ahli Standar Biaya Pendidikan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Senin (5/1) di Jakarta, dalam acara konsultasi pakar pendidikan menguji UU BHP yang dilaksanakan Education Forum.
Tanggung jawab pemerintah pada penyelenggaraan pendidikan dasar di sekolah swasta meliputi biaya operasional dan beasiswa. Selain itu, pemerintah berkewajiban memberikan bantuan biaya investasi dan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik sehingga menikmati layanan pendidikan sesuai dengan standar nasional.
Di level SD-SMP
Di sisi lain, Abbas mengingatkan, pencapaian pendidikan dasar berkualitas masih dipertanyakan.
Di pihak lain, pemerintah justru berorientasi pada pencapaian statistik semata. Fokus pada pendidikan dasar gratis dan berkualitas ini harus dilakukan karena secara umum pendidikan masyarakat Indonesia masih di level SD atau di tahun pertama SMP.
Chitra Hariyadi dari Pusat Telaah dan Informasi Regional mengatakan, pencapaian pendidikan dasar secara kuantitatif pada kenyataannya masih rendah.
Anggaran yang ada lebih banyak dipakai untuk kebutuhan birokrasi, sedangkan pemerintah daerah masih mengandalkan kucuran dana dari pusat.
Sementara itu, persiapan untuk uji materi UU BHP terus dilakukan Education Forum. Pakar pendidikan Soedijarto, Winarno Surachmad, dan Utomo Dananjaya meyakini penerapan BHP hanya akan menimbulkan masalah dan tidak memecahkan persoalan keterpurukan pendidikan di negara ini. (ELN)
(Sumber KOMPAS, 6 Januari 2009)
JAKARTA, KOMPAS – Pendidikan dasar sembilan tahun secara gratis dan berkualitas harus menjadi komitmen pemerintah. Dukungan untuk penyelenggaraan wajib belajar SD-SMP gratis justru harus semakin kuat dengan adanya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan.
“Untuk persoalan pendanaan pendidikan dasar, UU BHP bisa dikatakan menghapus ketidak-konsistenan aturan lain. Di sini ditegaskan pemerintah harus menanggung biaya pendidikan dasar. Dukungan pemerintah untuk sekolah swasta yang menyelenggarakan pendidikan dasar juga harus ada,” kata Abbas Ghozali, Ketua Tim Ahli Standar Biaya Pendidikan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Senin (5/1) di Jakarta, dalam acara konsultasi pakar pendidikan menguji UU BHP yang dilaksanakan Education Forum.
Tanggung jawab pemerintah pada penyelenggaraan pendidikan dasar di sekolah swasta meliputi biaya operasional dan beasiswa. Selain itu, pemerintah berkewajiban memberikan bantuan biaya investasi dan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik sehingga menikmati layanan pendidikan sesuai dengan standar nasional.
Di level SD-SMP
Di sisi lain, Abbas mengingatkan, pencapaian pendidikan dasar berkualitas masih dipertanyakan.
Di pihak lain, pemerintah justru berorientasi pada pencapaian statistik semata. Fokus pada pendidikan dasar gratis dan berkualitas ini harus dilakukan karena secara umum pendidikan masyarakat Indonesia masih di level SD atau di tahun pertama SMP.
Chitra Hariyadi dari Pusat Telaah dan Informasi Regional mengatakan, pencapaian pendidikan dasar secara kuantitatif pada kenyataannya masih rendah.
Anggaran yang ada lebih banyak dipakai untuk kebutuhan birokrasi, sedangkan pemerintah daerah masih mengandalkan kucuran dana dari pusat.
Sementara itu, persiapan untuk uji materi UU BHP terus dilakukan Education Forum. Pakar pendidikan Soedijarto, Winarno Surachmad, dan Utomo Dananjaya meyakini penerapan BHP hanya akan menimbulkan masalah dan tidak memecahkan persoalan keterpurukan pendidikan di negara ini. (ELN)
(Sumber KOMPAS, 6 Januari 2009)
Mamuju Kekurangan 327 Guru SD
Saturday, 03 January 2009
MAMUJU, MEDIAINDONESIA.COM – Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) masih kekurangan sekitar 327 orang tenaga guru sekolah setingkat sekolah dasar (SD).
Kepala Bidang Pendidikan TK dan SD Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga (Diknaspora) Kabupaten Mamuju, Salman Ali, Jumat(2/1) mengatakan, jumlah guru setingkat SD yang tersebar di 15 kecamatan di Mamuju sekitar 1.676 orang.
Jumlah guru tersebut, kata dia, tidak sebanding dengan jumlah seluruh siswa sebanyak 56.676 orang yang tersebar di 395 unit sekolah setingkat SD di wilayah ini.
Menurut dia, idealnya setiap sekolah seharusnya memiliki sepuluh orang guru untuk setiap sekolah, dan setiap guru melayani sekitar 28 orang siswa per kelas.
Sementara saat ini, kata dia, setiap guru di setiap sekolah hanya sekitar lima orang guru dan setiap guru melayani sekitar 35 orang per kelas, bahkan ada satu sekolah hanya ditangani kepala sekolah dan satu orang tenaga guru.
Oleh karena itu, kata dia, untuk mengantisipasi kekurangan guru tersebut harus dilakukan penambahan guru tersebut sekitar 327 orang, selain dengan pemerataan penempatan guru di setiap sekolah.
Sebab, menurut dia, selama ini ada sekolah yang muridnya sedikit, tetapi gurunya banyak, terutama sekolah di ibukota kabupaten atau ibukota kecamatan, sementara sekolah di pedesaan atau wilayah terpencil masih kekurangan guru.
"Pemerintah harus mengatasi masalah kekurangan guru ini karena merupakan salah satu faktor penghambat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah ini," ujarnya. (Ant/OL-03)
(Sumber MEDIAINDONESIA.COM, 3 Januari 2009)
MAMUJU, MEDIAINDONESIA.COM – Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) masih kekurangan sekitar 327 orang tenaga guru sekolah setingkat sekolah dasar (SD).
Kepala Bidang Pendidikan TK dan SD Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga (Diknaspora) Kabupaten Mamuju, Salman Ali, Jumat(2/1) mengatakan, jumlah guru setingkat SD yang tersebar di 15 kecamatan di Mamuju sekitar 1.676 orang.
Jumlah guru tersebut, kata dia, tidak sebanding dengan jumlah seluruh siswa sebanyak 56.676 orang yang tersebar di 395 unit sekolah setingkat SD di wilayah ini.
Menurut dia, idealnya setiap sekolah seharusnya memiliki sepuluh orang guru untuk setiap sekolah, dan setiap guru melayani sekitar 28 orang siswa per kelas.
Sementara saat ini, kata dia, setiap guru di setiap sekolah hanya sekitar lima orang guru dan setiap guru melayani sekitar 35 orang per kelas, bahkan ada satu sekolah hanya ditangani kepala sekolah dan satu orang tenaga guru.
Oleh karena itu, kata dia, untuk mengantisipasi kekurangan guru tersebut harus dilakukan penambahan guru tersebut sekitar 327 orang, selain dengan pemerataan penempatan guru di setiap sekolah.
Sebab, menurut dia, selama ini ada sekolah yang muridnya sedikit, tetapi gurunya banyak, terutama sekolah di ibukota kabupaten atau ibukota kecamatan, sementara sekolah di pedesaan atau wilayah terpencil masih kekurangan guru.
"Pemerintah harus mengatasi masalah kekurangan guru ini karena merupakan salah satu faktor penghambat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah ini," ujarnya. (Ant/OL-03)
(Sumber MEDIAINDONESIA.COM, 3 Januari 2009)
Guru SD Wajib Pakai Alat Peraga saat Mengajar
Tuesday, 24 February 2009
SURABAYA, SINDO – Minimnya serapan siswa sekolah dasar (SD) yang bisa membaca dan menulis membuat Dinas Pendidikan (Disdik) Surabaya kebakaran jenggot.
Mulai tahun ini Disdik mewajibkan guru SD di Surabaya baik negeri maupun swasta memakai alat peraga dalam proses pembelajaran di kelas. Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar (Dikdas) Disdik Surabaya Eko Prasetyoningsih menuturkan, proses pembelajaran siswa SD butuh alat yang bisa memacu kerja otak mereka. Keberadaan alat peraga diyakini mampu menambah daya nalar dan konsentrasi dalam membaca, menulis, dan berhitung. ”Keberadaan alat peraga bisa memperpanjang fase perkembangan otak yang dimiliki siswa tersebut.
Alat-alat tersebut bisa membantu otak siswa untuk membayangkan sesuatu,” ujar Eko kemarin. Mantan Kepala SDN Wonokusumo II Surabaya itu mengatakan, anak SD terutama mereka yang masih duduk di kelas 1-3 tidak mampu menerjemahkan perintah guru yang hanya mengajar sesuai teori di sekolah. Alat peraga tidak hanya berupa gambar. Ada banyak jenis alat peraga seperti mobil-mobilan,balok, dan potongan kertas. ”Tinggal bagaimana nanti guru kreatif dalam memainkan alat peraga,” ucapnya.
Akhir Mei nanti, Disdik akan mengadakan ujian membaca, menulis, dan berhitung (calistung). Ujian tersebut dilakukan untuk memetakan kualitas siswa SD sebelum melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Eko membeberkan, untuk teknis pelaksanaan ujian calistung terdiri atas 40 soal membaca, 40 soal menulis, dan 30 soal berhitung. ”Pelaksanaan ujian calistung dilakukan selama dua hari sebelum pelaksanaan ulangan akhir sekolah (UAS),” ungkapnya.
Direktur Aksi Tanggap Pendidikan (Atap) Surabaya Isa Anshori mengatakan,proses pembelajaran terutama untuk membaca memang tidak bisa dilakukan secara sporadis. Perkembangan otak tiap siswa memiliki perbedaan sehingga tidak bisa semua siswa dianggap mampu menerjemahkan soal teori. Sebagai langkah awal,kata Isa,guru di kelas harus bisa memahami kompetensi dan kemampuan tiap siswa. Tiap perkembangan fase siswa harus ada laporan dan grafik pemantauan secara berkelanjutan.
”Model pembelajaran juga harus bisa diatur sesuai kebutuhan siswa. Bila perlu, siswa diajak bermain untuk mengimbangi teori yang diajarkan di kelas karena usia siswa SD masih terlalu belia kalau terus dicekoki teori,”ungkapnya. (aan haryono)
(Sumber SEPUTAR-INDONESIA.COM, 23 Februari 2009)
SURABAYA, SINDO – Minimnya serapan siswa sekolah dasar (SD) yang bisa membaca dan menulis membuat Dinas Pendidikan (Disdik) Surabaya kebakaran jenggot.
Mulai tahun ini Disdik mewajibkan guru SD di Surabaya baik negeri maupun swasta memakai alat peraga dalam proses pembelajaran di kelas. Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar (Dikdas) Disdik Surabaya Eko Prasetyoningsih menuturkan, proses pembelajaran siswa SD butuh alat yang bisa memacu kerja otak mereka. Keberadaan alat peraga diyakini mampu menambah daya nalar dan konsentrasi dalam membaca, menulis, dan berhitung. ”Keberadaan alat peraga bisa memperpanjang fase perkembangan otak yang dimiliki siswa tersebut.
Alat-alat tersebut bisa membantu otak siswa untuk membayangkan sesuatu,” ujar Eko kemarin. Mantan Kepala SDN Wonokusumo II Surabaya itu mengatakan, anak SD terutama mereka yang masih duduk di kelas 1-3 tidak mampu menerjemahkan perintah guru yang hanya mengajar sesuai teori di sekolah. Alat peraga tidak hanya berupa gambar. Ada banyak jenis alat peraga seperti mobil-mobilan,balok, dan potongan kertas. ”Tinggal bagaimana nanti guru kreatif dalam memainkan alat peraga,” ucapnya.
Akhir Mei nanti, Disdik akan mengadakan ujian membaca, menulis, dan berhitung (calistung). Ujian tersebut dilakukan untuk memetakan kualitas siswa SD sebelum melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Eko membeberkan, untuk teknis pelaksanaan ujian calistung terdiri atas 40 soal membaca, 40 soal menulis, dan 30 soal berhitung. ”Pelaksanaan ujian calistung dilakukan selama dua hari sebelum pelaksanaan ulangan akhir sekolah (UAS),” ungkapnya.
Direktur Aksi Tanggap Pendidikan (Atap) Surabaya Isa Anshori mengatakan,proses pembelajaran terutama untuk membaca memang tidak bisa dilakukan secara sporadis. Perkembangan otak tiap siswa memiliki perbedaan sehingga tidak bisa semua siswa dianggap mampu menerjemahkan soal teori. Sebagai langkah awal,kata Isa,guru di kelas harus bisa memahami kompetensi dan kemampuan tiap siswa. Tiap perkembangan fase siswa harus ada laporan dan grafik pemantauan secara berkelanjutan.
”Model pembelajaran juga harus bisa diatur sesuai kebutuhan siswa. Bila perlu, siswa diajak bermain untuk mengimbangi teori yang diajarkan di kelas karena usia siswa SD masih terlalu belia kalau terus dicekoki teori,”ungkapnya. (aan haryono)
(Sumber SEPUTAR-INDONESIA.COM, 23 Februari 2009)
Wajar Sembilan Tahun Telah Mencapai 95%
Tuesday, 24 February 2009
DEPOK, SINDO – Pemerintah menyatakan program Wajib Belajar (Wajar) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun telah melampaui target nasional 95% pada 2008 lalu.
Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo mengatakan saat ini angka partisipasi kasar (APK) sekolah dasar (SD) adalah 115% dan APK sekolah menengah pertama (APK) 96,14 %. ”Pada 2009 pemerintah menargetkan APK SMP Wajib Belajar dapat mencapai angka 98%,” katanya seusai membuka Rembuk Nasional Pendidikan 2009 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) Sawangan, Depok, Jawa Barat, kemarin.
Meski begitu, Bambang menambahkan,belum semua provinsi memenuhi target nasional. Kendalanya, lanjut dia, daerah sulit dicapai secara geografis dan orang tua belum sadar pentingnya pendidikan untuk anak. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Mandikdasmen) Depdiknas Suyanto menyatakan daerah yang belum memenuhi target Wajib Belajar adalah Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Papua, Gorontalo, Kalimantan Barat , Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Lampung, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah.
Kabupaten yang berada di posisi paling bawah APK SMP adalah Kabupaten Pidie Jaya, Nanggroe Aceh Darrussalam (45,46%) dan Kabupaten Teluk Bintuni Papua Barat (49,60%). Adapun provinsi yang memiliki APK tertinggi adalah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. ”Masih ada 750.000 anak Indonesia yang belum sekolah,” katanya. Kabupaten yang berada di posisi paling atas APK SMP adalah Kota Palangkaraya,Kalimantan Selatan (139,97%), dan Kota Langsa, Nanggroe Aceh Darrussalam (138,05%).
Senada dengan Mendiknas, Suyanto menyatakan kendala ekonomi dan budaya juga menghambat wajib belajar. ”Percuma pemerintah membangun fasilitas dan mengirimkan guru kalau warga dan orangtua masih menganggap tamatan SD dan tamatan SMP itu sama saja,” katanya. Menurut Suyanto, kebiasaan banyak orangtua masih minim kesadaran untuk menyekolahkan anak-anaknya. Dia mencontohkan, masih banyak orangtua mempunyai pemikiran tak perlu bagi anak untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi.
”Percuma kami membangun fasilitas dan mengirimkan guru kalau masyarakat masih menganggap tamatan SD dan tamatan SMP itu tak penting,”katanya. Untuk mengatasi kendala itu, lanjut dia, pemerintah akan membangun sekolah berasrama, menaikkan angka satuan bantuan operasional sekolah, juga mengirim sarjana,pemuda, serta organisasi sosial dan masyarakat untuk menarik anak-anak bersekolah. (rendra hanggara)
(Sumber SEPUTAR-INDONESIA.COM, 23 Februari 2009)
DEPOK, SINDO – Pemerintah menyatakan program Wajib Belajar (Wajar) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun telah melampaui target nasional 95% pada 2008 lalu.
Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo mengatakan saat ini angka partisipasi kasar (APK) sekolah dasar (SD) adalah 115% dan APK sekolah menengah pertama (APK) 96,14 %. ”Pada 2009 pemerintah menargetkan APK SMP Wajib Belajar dapat mencapai angka 98%,” katanya seusai membuka Rembuk Nasional Pendidikan 2009 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) Sawangan, Depok, Jawa Barat, kemarin.
Meski begitu, Bambang menambahkan,belum semua provinsi memenuhi target nasional. Kendalanya, lanjut dia, daerah sulit dicapai secara geografis dan orang tua belum sadar pentingnya pendidikan untuk anak. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Mandikdasmen) Depdiknas Suyanto menyatakan daerah yang belum memenuhi target Wajib Belajar adalah Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Papua, Gorontalo, Kalimantan Barat , Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Lampung, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah.
Kabupaten yang berada di posisi paling bawah APK SMP adalah Kabupaten Pidie Jaya, Nanggroe Aceh Darrussalam (45,46%) dan Kabupaten Teluk Bintuni Papua Barat (49,60%). Adapun provinsi yang memiliki APK tertinggi adalah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. ”Masih ada 750.000 anak Indonesia yang belum sekolah,” katanya. Kabupaten yang berada di posisi paling atas APK SMP adalah Kota Palangkaraya,Kalimantan Selatan (139,97%), dan Kota Langsa, Nanggroe Aceh Darrussalam (138,05%).
Senada dengan Mendiknas, Suyanto menyatakan kendala ekonomi dan budaya juga menghambat wajib belajar. ”Percuma pemerintah membangun fasilitas dan mengirimkan guru kalau warga dan orangtua masih menganggap tamatan SD dan tamatan SMP itu sama saja,” katanya. Menurut Suyanto, kebiasaan banyak orangtua masih minim kesadaran untuk menyekolahkan anak-anaknya. Dia mencontohkan, masih banyak orangtua mempunyai pemikiran tak perlu bagi anak untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi.
”Percuma kami membangun fasilitas dan mengirimkan guru kalau masyarakat masih menganggap tamatan SD dan tamatan SMP itu tak penting,”katanya. Untuk mengatasi kendala itu, lanjut dia, pemerintah akan membangun sekolah berasrama, menaikkan angka satuan bantuan operasional sekolah, juga mengirim sarjana,pemuda, serta organisasi sosial dan masyarakat untuk menarik anak-anak bersekolah. (rendra hanggara)
(Sumber SEPUTAR-INDONESIA.COM, 23 Februari 2009)
Upaya UNICEF - Pendidikan Dasar Untuk Semua
© UNICEF/IDSA/015/Donnan
UNICEF mendukung langkah-langkah pemerintah Indonesia untuk meningkatkan akses pendidikan dasar melalui sistem informasi pendidikan berbasis masyarakat. Sistem ini memungkinkan penelusuran semua anak usia di bawah 18 tahun yang tidak bersekolah.
Dalam upayanya mencapai tujuan “Pendidikan untuk Semua” pada 2015, pemerintah Indonesia saat ini menekankan pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun bagi seluruh anak Indonesia usia 6 sampai 15 tahun. Dalam hal ini, UNICEF dan UNESCO memberi dukungan teknis dan dana.
Bersama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan anak-anak di delapan propinsi di Indonesia, UNICEF mendukung program Menciptakan Masyarakat Peduli Pendidikan Anak (CLCC). Proyek ini berkembang pesat dari 1.326 sekolah pada 2004 menjadi 1.496 pada 2005. Kondisi ini membantu 45.454 guru dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih menantang bagi sekitar 275.078 siswa.
UNICEF mendukung langkah-langkah pemerintah Indonesia untuk meningkatkan akses pendidikan dasar melalui sistem informasi pendidikan berbasis masyarakat. Sistem ini memungkinkan penelusuran semua anak usia di bawah 18 tahun yang tidak bersekolah.
Dalam upayanya mencapai tujuan “Pendidikan untuk Semua” pada 2015, pemerintah Indonesia saat ini menekankan pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun bagi seluruh anak Indonesia usia 6 sampai 15 tahun. Dalam hal ini, UNICEF dan UNESCO memberi dukungan teknis dan dana.
Bersama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan anak-anak di delapan propinsi di Indonesia, UNICEF mendukung program Menciptakan Masyarakat Peduli Pendidikan Anak (CLCC). Proyek ini berkembang pesat dari 1.326 sekolah pada 2004 menjadi 1.496 pada 2005. Kondisi ini membantu 45.454 guru dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih menantang bagi sekitar 275.078 siswa.
Sekilas - Pendidikan Dasar Untuk Semua
© UNICEF-Indonesia_2_120104_Josh_Estey
Dalam 20 tahun terakhir Indonesia telah mengalami kemajuan di bidang pendidikan dasar. Terbukti rasio bersih anak usia 7-12 tahun yang bersekolah mencapai 94 persen. Meskipun demikian, negeri ini masih menghadapi masalah pendidikan yang berkaitan dengan sistem yang tidak efisien dan kualitas yang rendah. Terbukti, misalnya, anak yang putus sekolah diperkirakan masih ada dua juta anak.
Indonesia tetap belum berhasil memberikan jaminan hak atas pendidikan bagi semua anak. Apalagi, masih banyak masalah yang harus dihadapi, seperti misalnya kualifikasi guru, metode pengajaran yang efektif, manajemen sekolah dan keterlibatan masyarakat. Sebagian besar anak usia 3 sampai 6 tahun kurang mendapat akses aktifitas pengembangan dan pembelajaran usia dini terutama anak-anak yang tinggal di pedalaman dan pedesaan.
Anak-anak Indonesia yang berada di daerah tertinggal dan terkena konflik sering harus belajar di bangunan sekolah yang rusak karena alokasi anggaran dari pemerintah daerah dan pusat yang tidak memadai. Metode pengajaran masih berorientasi pada guru dan anak tidak diberi kesempatan memahami sendiri. Metode ini masih mendominasi sekolah-sekolah di Indonesia. Ditambah lagi, anak-anak dari golongan ekonomi lemah tidak termotivasi dari pengalaman belajarnya di sekolah. Apalagi biaya pendidikan sudah relatif tak terjangkau bagi mereka.
Dalam 20 tahun terakhir Indonesia telah mengalami kemajuan di bidang pendidikan dasar. Terbukti rasio bersih anak usia 7-12 tahun yang bersekolah mencapai 94 persen. Meskipun demikian, negeri ini masih menghadapi masalah pendidikan yang berkaitan dengan sistem yang tidak efisien dan kualitas yang rendah. Terbukti, misalnya, anak yang putus sekolah diperkirakan masih ada dua juta anak.
Indonesia tetap belum berhasil memberikan jaminan hak atas pendidikan bagi semua anak. Apalagi, masih banyak masalah yang harus dihadapi, seperti misalnya kualifikasi guru, metode pengajaran yang efektif, manajemen sekolah dan keterlibatan masyarakat. Sebagian besar anak usia 3 sampai 6 tahun kurang mendapat akses aktifitas pengembangan dan pembelajaran usia dini terutama anak-anak yang tinggal di pedalaman dan pedesaan.
Anak-anak Indonesia yang berada di daerah tertinggal dan terkena konflik sering harus belajar di bangunan sekolah yang rusak karena alokasi anggaran dari pemerintah daerah dan pusat yang tidak memadai. Metode pengajaran masih berorientasi pada guru dan anak tidak diberi kesempatan memahami sendiri. Metode ini masih mendominasi sekolah-sekolah di Indonesia. Ditambah lagi, anak-anak dari golongan ekonomi lemah tidak termotivasi dari pengalaman belajarnya di sekolah. Apalagi biaya pendidikan sudah relatif tak terjangkau bagi mereka.
Langganan:
Komentar (Atom)
