Wajar Sembilan Tahun Telah Mencapai 95%

Tuesday, 24 February 2009
DEPOK, SINDO – Pemerintah menyatakan program Wajib Belajar (Wajar) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun telah melampaui target nasional 95% pada 2008 lalu.




Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo mengatakan saat ini angka partisipasi kasar (APK) sekolah dasar (SD) adalah 115% dan APK sekolah menengah pertama (APK) 96,14 %. ”Pada 2009 pemerintah menargetkan APK SMP Wajib Belajar dapat mencapai angka 98%,” katanya seusai membuka Rembuk Nasional Pendidikan 2009 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) Sawangan, Depok, Jawa Barat, kemarin.


Meski begitu, Bambang menambahkan,belum semua provinsi memenuhi target nasional. Kendalanya, lanjut dia, daerah sulit dicapai secara geografis dan orang tua belum sadar pentingnya pendidikan untuk anak. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Mandikdasmen) Depdiknas Suyanto menyatakan daerah yang belum memenuhi target Wajib Belajar adalah Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Papua, Gorontalo, Kalimantan Barat , Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Lampung, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah.


Kabupaten yang berada di posisi paling bawah APK SMP adalah Kabupaten Pidie Jaya, Nanggroe Aceh Darrussalam (45,46%) dan Kabupaten Teluk Bintuni Papua Barat (49,60%). Adapun provinsi yang memiliki APK tertinggi adalah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. ”Masih ada 750.000 anak Indonesia yang belum sekolah,” katanya. Kabupaten yang berada di posisi paling atas APK SMP adalah Kota Palangkaraya,Kalimantan Selatan (139,97%), dan Kota Langsa, Nanggroe Aceh Darrussalam (138,05%).

Senada dengan Mendiknas, Suyanto menyatakan kendala ekonomi dan budaya juga menghambat wajib belajar. ”Percuma pemerintah membangun fasilitas dan mengirimkan guru kalau warga dan orangtua masih menganggap tamatan SD dan tamatan SMP itu sama saja,” katanya. Menurut Suyanto, kebiasaan banyak orangtua masih minim kesadaran untuk menyekolahkan anak-anaknya. Dia mencontohkan, masih banyak orangtua mempunyai pemikiran tak perlu bagi anak untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi.


”Percuma kami membangun fasilitas dan mengirimkan guru kalau masyarakat masih menganggap tamatan SD dan tamatan SMP itu tak penting,”katanya. Untuk mengatasi kendala itu, lanjut dia, pemerintah akan membangun sekolah berasrama, menaikkan angka satuan bantuan operasional sekolah, juga mengirim sarjana,pemuda, serta organisasi sosial dan masyarakat untuk menarik anak-anak bersekolah. (rendra hanggara)



(Sumber SEPUTAR-INDONESIA.COM, 23 Februari 2009)