Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional - 2003

Pasal 5 (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Pasal 6 (1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. (2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan Pasal 8 Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Pasal 11 (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Pasal 12 (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:

Foto oleh IDP Norway “Jauh sebelum manusia ada di bumi mengungkapkan perhatian mengenai pendidikan inklusif sebagai satu cara untuk menciptakan kesempatan yang sama untuk anak, remaja dan dewasa dengan kebutuhan khusus, kami telah mempunyai konsep inti inklusi di Indonesia, dimana simbol negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, dalam bahasa Sanskerta berarti Kesatuan dalam Perbedaan. Gelombang gerakan pendidikan inklusi telah mengingatkan kita bahwa esensi dari inklusi seharusnya diaplikasikan dalam pendidikan. Saat ini kita sedang menyamakan cara dalam pendidikan inklusif. Kita akan bahagia melihat anak-anak dengan perbedaan kemampuan dan karakter menjadi seluruh bagian dari kehidupan normal, sebagaimana terlihat di Bhinneka Tunggal Ika. Kita akan bahagia melihat kelas umum sebagai kelas inklusif, sebagai bagian dari sekolah inklusif. Dalam konteks yang luas sebuah sekolah inklusif adalah bagian dari sistem pendidikan inklusif dan masyarakat yang inklusif. Semua ini, saya percaya, kemana kita akan mengarah. “ [Drs. Mudjito AK, Msi; Direktur Pembinaan TK dan SD pada Konferensi ICEVI Regional Asia Timur, Jomtien 2/2005]

mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama; mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya; mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara; menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. Pasal 32 (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. (2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. [...] Pasal 34 (1) Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. (3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. [...] Pasal 35 (1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. (2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. Pasal 54 (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Dari Penjelasan Undang-Undang Pasal 15 [...] Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Versi lengkap: www.indonesia.go.id/produk_uu/produk2003/uu2003/uu20'03.htm Informasi lebih lanjut: Depdiknas: www.depdiknas.go.id

“Lebih dari 4 juta anak Indonesia berusia antara 6 sampai 15 tahun putus sekolah. Beberapa anak tidak pernah terdaftar di sekolah sedangkan yang lainnya putus sekolah atau dikeluarkan dari sekolah karena kekerasan, penyalahgunaan obat-obatan, kehamilan atau status HIVnya. Dimana gagalnya sistem pendidikan. Bagaimana pendidikan dapat lebih baik menanggapi realitas dan tantangan yang dihadapi anak pemuda sekarang ini?” Kutipan dari: Tangapan Sektor Pendidikan terhadap Hiv dan AIDS di Indonesia, artikel di EENET Asia Newsletter, Edisi ke-3, Nopember 2006